Perekonomian Indonesia

Hallo kembali lagi dengan saya, sekarang saya ingin memberitahukan tentang perekonomian Indonesia dari masa kemerdekaan samapi dengan pemerintahan sekarang bpk Jokowi, yukk langsung aja :D

ORDE LAMA

Masa pasca kemerdekaan (1945 - 1950)

Amat buruk : inflasi tinggi krn beredarnya lebih dari satu mata uang yg tidak terkendali yaitu :

1.      De Javasche Bank,

2.      Mata uang pemerintahan hindia Belanda,

3.      mata uang pendudukan Jepang

Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang

Usaha mengatasi kesulitan ekonomi :

1.      Program Pinjaman Nasional oleh Menteri Keuangan Ir Surachman. Diplomasi beras ke India, kontak dengan perusahaan swasta Amerika, menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malayasia

2.      Konferensi Ekonomi Februari 1946 tujuannya untuk memperoleh kesepakatan bulat dalam mengatasi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan.

3.      Membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

4.      Kasimo plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan diharapkan ekonomi akan membaik dengan dukungan sector pertanian

Masa demokrasi liberal (1950 - 1957)

Disebut masa liberal karena dalam politik maupun ekonomi menggunakan prinsip liberal. Ekonomi diserahkan kepada pasar sesuai mazhab klasik yang menyatakan “laissez faire laissez

passer”. Ketika itu pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi terutama pengusaha China. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk perekonomian Negara yang baru merdeka ini.

Langkah-langkah untuk mengatasi ini :

1.      Gunting Syarifuddin yaitu memotong nilai mata uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga turun. Program banteng (Kabinet Natsir) yaitu menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya pada importer pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi. Nantinya dapat berpartisipasi untuk perekonomian nasional. Usaha ini gagal karena pengusaha pribumi bersifat konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.

2.      Nasionalisasi de javasche bank menjadi Bank Indonesia 5 Desember 1951 yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi

3.      Sistem ekonomi Ali Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo I) diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha china dan pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Hal ini gagal karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah

4.      Pembatalan sepihak Koferensi Meja Bundar (KMB) termasuk pembubaran Uni Indonesia

– Belanda, efeknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut.

Demokrasi terpimpin (1959 - 1967)

Karena dekrit presiden 5 Juli 1959 maka Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin dan segalanya diatur oleh pemerintah. Dimana menganut system persamaan dalam social, politik dan ekonomi (Mahzab sosialisme).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan :

1.      Devaluasi 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai mata uang :

Ø  Uang Rp 500 menjadi Rp 50

Ø  Uang Rp 1.000 menjadi Rp 100

Ø  Semua simpanan di Bank yang melebihi Rp 25.000 dibekukan.

2.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara tertimpin tetapi hanya menyebabkan stagnasi bagi perekonomian. Bahkan pada 1961-1962 harga barang naik 400%

3.      Devaluasi 13 Desember 1963 menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1 sehingga uang rupiah baru namun hal ini juga gagal karena inflasi semakin tinggi.

Semua hanya kegagalan karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Banyak proyek mercusuar yang dilakukan pemerintah dan juga sebagai akibat konfrontasi dengan Malaysia dan Negara-negara barat. Ekonomi terpimpin hanya membuat Indonesia berkiblat ke Timu (sosialis) dalam bidang Politik, Ekonomi, maupun bidang lainnya.

ORDE BARU

Langkah awal pemerintahan orde baru :

1.      Pengendalian inflasi karena awal 1966 tingkat inflasi mencapai 650% per tahun. Kegagalan ekonomi liberal dan terpimpin maka dilakukan system ekonomi campuran. Bagian dari teori Keynes dimana pemerintah memiliki campur tangan terbatas dalam perekonomian, tidak membiarkan pasar secara bebas karena hanya menguntungkan pengusaha nonpribumi.

2.      Penyelematan keuangan Negara, dilakukan penghematan pengeluaran Negara dengan mengurangi proyek mercusuar dan mempertegas peran pemerintah dalam system fiscal (pajak) dan moneter (kebijakan ekonomi)

3.      Pengamanan kebutuhan rakyat, hal ini dilakukan dalam 8 jalur pemerataan yang disebut pembanguna jangka panjang 25-30 tahun dan secara periodic disebut pelita (pembanguna lima tahun) :

Ø  Kebutuhan pokok

Ø  Pendidikan dan kesehatan

Ø  Pembagian pendapatan

Ø  Kesempatan kerja

Ø  Kesempatan berusaha

Ø  Partisipasi wanita dan generasi muda

Ø  Penyebaran pembangunan

Ø  Peradilan

Beberapa hasil yang didapat yaitu :

1.      1984 Indonesia swasembada beras

2.      Penurunan angka kemiskinan

3.      Perbaikan indicator kesejahteran masyarakat

4.      Penurunan angka kematian bayi

5.      Industrialisasi yang meningkat

Namun demikian juga terdapat dampak negatif dari sistem orde baru seperti :

1.      Pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2.      Perbedaan ekonomi antar daerah

3.      Perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan kelompok masyarakat semakin tajam

4.      Penumpukan utang luar negeri

5.      Pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat KKN

6.      Pembangunan hanya mengutakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan politik, pemerataan ekonomi dan sosial

7.      Pembangunan nasional sangat rapuh sehingga ketika terjadi krisis global Indonesia merasakan dampak yang signifikan berupa nila tukar rupiah melemah cepat dan kekacauan segala bidang terutama ekonomi.

MASA TRANSISI REFORMASI (ERA BJ HABIBIE)

Pada masa ini ekonomi sangat memprihatinkan terhadap pengangguran dikota dan desa, daya beli masyarakat turun, pendidikan dan kesehatan merosot, angka kemiskinan meningkat. Tetapi nilai tukar rupiah menguat dari Rp 16.000 menjadi Rp 6.000

Berikut kebijakan yang dilakukan :

1.      Kebebasan menyampaikan pendapat yang berpedoman pada UU No 9 tahun 1998

2.      Reformasi bidang hukum tanpa tebang pilih tetapi nyatanya sampai sekarang masih tajam kebawah dan tumpul keatas

3.      Dwifungsi ABRI, ketika Jendral Wiranto mengatakan bahwa reposisi ABRI akan berkutang bertahap dan focus pada pertahanan Negara

4.      Mengadakan sidang istimewa 10-13 November 1998

5.      Mengadakan pemilu tahun 1999

MASA REFORMASI (ERA K.HABDURRAHMAN WAHID)

Belum ada perbaikan pada masa ini karena ekonomi masih terpuruk dan ditambah masalah KKN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi dan mempertahankan kurs rupiah

Kondisi yang terjadi :

1.      Tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI –Polri

2.      Masalah dana non-budgeter bulog yang dipermasalahkan MPR

3.      Dektrit gusdur 22 Juli 2001 yang berisikan tentang pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal ini tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut hanya mempercepat kejatuhannya, puncaknyan siding istimewa 23 Juli 2001 menuntut diturunkannya dari jabatan

MASA REFORMASI (MEGAWATI SOEKARNO PUTRI)

Dilanjutkan zaman megawati yang mengalami masalah penting seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum

Kondisi yang terjadi :

1.      Meluruskan otonomi daerah dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka dari itu perlu pembinaan terhadap daerah-daerah.

2.      Privatisasi BUMN alias menjual BUMN dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Padahal langkah ini hanyalah kepentingan golongan tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan karena laporan keuangan penjual BUMN (INDOSAT) tidak jelas sampai sekarang

3.      Berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tetapi fungsi dan wewenangnya masih tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan sehingga kasus Korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat hitam, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang SKL (Surat Keterangan Lunas) yang isinya debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayarkan dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3)

Berikut penerima SP3 BLBI :

1.      Sjamsul Nursalim (pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia)

2.      Pengusaha The Nin King

3.      Pengusaha Bob Hasan

4.      Salim Group memiliki hutang Rp 55 Trilyun

5.      James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhi (Bank Namura Internusa hutang Rp 303 Milyar)

6.      Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 Milyar)

7.      Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 Milyar)

8.      Marimutu Sinivasan (PT. Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 Milyar)

9.      Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 Milyar)

10.  Atang Latief (Bank Bira Kewajiban Rp 155,72 Milyar)

11.  Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimart Rp 577,81 Milyar)

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan TAP MPR Nomor 6 dan 10 menjadi dasar keluarnya SP3 dari Kejaksaan bertentangan dengan sejumlah aturan hukum salah satunya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.      Audit BPK menemukan dana BLBI sebesar Rp 144,5 Milyar sudah dikucurkan ke 48 Bank Umum nasional, kerugian Negara mencapai Rp 138, 4 Milyar

2.      Audit BPKP menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 Trilyun dari 42 bank penerima BLBI yang terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

MASA REFORMASI (SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)

Zaman SBY mengurangi subsidi BBM dan pemberian BLT (bantuan langsung tunai). Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dilakukan dengan caara mengandalkan pembangunan

infrastruktur missal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengundang investor asing untuk memperbaiki iklim investasi.

Beberapa kondisi ekonomi yang terjadi :

1.      Anggaran pendidikan menjadi 20%

2.      Konversi minyak tanah ke gas

3.      Buy back saham BUMN INDOSAT

4.      Bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Milyar dolar AS

5.      Pemberian bibit unggul kepada petani agar meningkatkan hasil produksi dan penghasilan petani

6.      Hilangnya wibawa Negara karena sikap presiden yang lemah dan lembut terhadap Malaysia, Singapura dan Australia

ERA JOKOWI

1.    Hutang Negara Indonesia per Agustus 2016 mencapai 300 Milyar Dollar AS atau setara Rp 3.900 Trilyun (Kurs Rp 13.000) dan belum termasuk beban bunga yang harus dibayar. Untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, pelabuhan, bendungan dan pembangkit listrik. Langkah yang terlalu ambisius bisa membahayakan Negara dalam jangka panjang karena hutang yang lebih besar dari Pendapatan Nasional Tahun 2015 mencapai Rp 1.491,5 Trilyun.

2.   Pembangunan infratruktur yang merata, meliputi jalan tol trans sumatra, kalimantan, sulawesi dan papua, dan terutama jalan tol di jawa tengah

3         3.  Pembangunan pelabuhan-pelabuhan, agar kapal-kapal besar dapat berhenti dan dapat meningkatkan daya saing import dan export

4        4.   Membuat tol laut agar kapal-kapal dapat mengirim barang dengan mudah, dan agar harga barang setiap daerah merata.

           5.  Memberikan kartu sakti untuk para penduduk Indonesia

6         6.  Gerakan revolusi mental, agar hilangnya KKN yang mengakibat penurunan ekonomi.

Read More

apa itu kemiskinan?

Hallo para pengguna internet, kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai apa itu kemiskinan, pasti kalian sudah memahami dan bahkan kemiskinan ada disekitar kita, maka dari itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kimiskinan.

Jadi Kemiskinan itu ialah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selain itu, ada 5 faktor utama yang menyebabkan kemiskinan agaknya semakin merajalela, yaitu:

1. Kebodohan (Ignorance)

“Bodoh” disini bukan bermakna secara harfiah dimana, kalau misal mereka bersekolah, mereka akan mendapat nilai jelek. Bukan begitu. Tapi lebih kepada tidak adanya akses kepada pendidikan yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Misalnya, para nelayan mungkin tidak begitu memerlukan pelajaran fisika; tetapi pengetahuan akan varian hasil laut bisa mendukung mereka dalam mengoptimalkan pekerjaan. Pelangi Viridis yang berlokasi di Banten memahami hal ini, dan memposisikan diri sebagai jembatan bagi kebutuhan nelayan dalam meningkatkan pengetahuan mereka akan kelautan.


2. Penyakit (Disease)


Di berbagai daerah yang belum mengenal pengobatan moderen, orang miskin sering terjebak pada mitos-mitos tentang penyakit yang akhirnya menyebabkan kematian. Mereka yang belum mengenal aktivitas menjaga kesehatan juga biasanya memiliki produktivitas yang rendah. Keterbatasan kondisi tubuh mereka membuat mereka tidak mampu bekerja secara maksimal sehingga kurang sejahtera. Kamu sendiri pasti akan lebih fokus bekerja ketika sehat, kan?
Permasalahan ini juga meliputi akses air bersih, sanitasi, dan pengetahuan akan pencegahan penyakit. Makanya,  melalui penyediaan akses air bersih dengan harga yang lebih terjangkau.


3. Ketidakacuhan (Apathy)


Banyaknya permasalahan hidup yang berlatar belakang finansial kadang membuat orang miskin kurang memiliki optimisme. Bagaimana mereka bisa optimis kalau tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada lho, solusi untuk keluar dari kemiskinan. Alhasil, dengan ‘ketidakpedulian’ mereka pada diri sendiri dan keluarga, mereka ‘memilih’ untuk menyerah. Terutama untuk usia produktif. Mereka biasanya hanya berpikir untuk mencari pekerjaan di kota, dan karena latar belakang pendidikan, tentu saja mereka ‘berakhir’ pada pekerjaan serabutan. Sementara, sebenarnya banyak sekali potensi lokal yang bisa dikembangkan di desa mereka. Oleh karena itu, komunitas ini mengajak para pemuda untuk pulang ke desa dan memanfaatkan apa yang ada agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik.


4. Ketidakjujuran (Dishonesty)


Secara garis besar, hal inilah yang menjadi penyebab utama kemiskinan di Indonesia sulit untuk dihilangkan. Selama pejabat pemerintahan – dari tingkat yang terendah hingga tingkat pusat – hanya berpikir untuk memperkaya dirinya sendiri, maka akan selalu ada orang miskin. Yang menyedihkan, penyebab kemiskinan satu ini tidak hanya menitikberatkan pada nominal angka yang dikorupsi. Sementara seorang pejabat mungkin mencuri 100 juta rupiah dari anggaran pendidikan, sebenarnya ia sedang mengambil 400 juta rupiah, atau lebih banyak lagi. Kok bisa begitu? Seharusnya 100 juta itu bisa memperbaiki kehidupan 100 pelajar misalnya, dan ke-100 pelajar itu bisa mengembalikan manfaat itu kepada lingkungan sekitarnya. Hilangnya 100 juta tersebut memberikan dampak yang mendalam dan meluas pada kemiskinan masyarakat.


5. Ketergantungan (Dependency)


Ini nih, salah satu hal terpenting yang harus kamu tahu: fakta di lapangan menyebutkan bahwa santunan belum tentu sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan! Ketika orang miskin ‘terbiasa’ diberi donasi, akan sulit bagi mereka mandiri secara finansial. Mental mereka adalah mental ‘menerima’, sedangkan solusi bagi kemiskinan adalah pekerjaan dan pendidikan.
Donasi tetaplah penting pada situasi kritis, misalnya bencana alam. Tapi kalau kita ingin menghapuskan kemiskinan, kita harus memberikan mereka suatu ‘pekerjaan rumah’ yang membuat mereka termotivasi untuk berpikir, belajar, dan berjuang. Sebagai contoh, ‘Donasi’ diberikan dalam bentuk bibit kambing; sehingga penerimanya akan tergerak untuk menjaga, mempelajari, dan mengembangbiakkan kambing. Dengan demikian, mereka tidak perlu tergantung pada pekerjaan lain yang tidak menentu hasilnya.

Indonesia menggunakan indikator kemiskinan absolute? apa itu? jadi pemerintahan kita terumatama lembaga BPS menggunakan indikator ini, didalam indikator ini terdapat 2 pendekatan secara statistik, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dan pendekatan headcount index.  pendekatan yang pertama, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

headcount index merupakan ukuran yang menggunkan kemiskinan absolut.  jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Selanjutnya kita akan membahas tentang penduduk menjadi bagian terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, karena berhubungan dengan masalah tenaga kerja pengangguran. Betul sekali bahwa penduduk disuatu negara itu merupakan faktor yang mempengarahui pertumbuhan ekonomi, karena dengan terciptanya SDM(sumber daya manusia) yang baik maka berdampak baik pula kepada negaranya, dengan begitu penduduk akan memberikan kontribusi melalui pajak. tetapi jika penduduknya tidak bekerja/menggangur mengakibatkan penurunan ekonomi didalam negara tersebut, yang mengakitbatkan penduduk menganggur/tidak bekerja. beberapa hal terjadinya pengangguran, yaitu : 

1. Kurangnya pendidikan dan juga pelatihan terhadap SDMnya
2. Kurangnya fasilitas terhadap masyarakat(untuk petani, nelayan, pasar, dll)
3. Terbatasnya akses jalan sebagai penghubung daerah, dengan memberikan akses jalan, invsoter-investor akan membangunan lapangan pekerjaan bagi penduduk disekitar
4. Kurang optimal memberikan subsidi disektor pendidikan dan kesehatan.
5. KKN merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pengangguran.

Itulah sedikit mengenai tentang kemiskinan dan pengangguran :D 

Read More

Apa saja Pembiayaan Pembangunan dan Komponen Pendapatan Nasional?

Halloo para netizen kembali lagi dengan saya Mr.Pace, semoga aja kabar kalian baik-baik saja ya :D.. oh iya saya ingin share info nih siapa tau sangat berguna banget buat kalian yang sedang mencari tugas tentang Ekonomi, Pembangunan atau Pendapatan Nasional baik itu pelajaran sekolah maupun kuliah hehehe, siapa tau info ini jadi referensi buat kalian yahh :D. Pasti kalian taulah ya pembiayaan, ternyatan didalam pembangunan di negara Indonesia ini ada yang namanya Sumber Pembiayaan Pembangunan lohh, dan ada 4 bentuknya lohh

4 Sumber Pembiayaan Pembangunan :

• Tabungan masyarakat/Sukarela adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.

                Contohnya : Menabung di Koperasi tiap bulan secara rutin

• Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin.

Contohnya :  Tabungan berasal dari Pajak dari warga negara

• Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.

Contohny : Pemerintah meningkatkan bunga deposito terhadapat bank lokal, agar masyarakat mau menabung di Bank

•  Hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor

Contohnya : Keuntungan dari nilai ekspor dan import

Selanjutnya tentang Pembangunan berwawasan lingkungan, apa itu?

yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya

Contohnya : Reboisasi, membuat cagar alam, menjaga hutan lindung, menjaga exploitasi hutan dan SDA.

Kalian tau tidak Komponen Pendapatan Nasional? ternyata pendapatan nasional itu ada komponennya, yuk pelajari komponen-komponennya

#Produk Domestik Bruto (GDP)

Menurut N. Gregory Mankiw produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun dan GDP dalam artian lain adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

• Pertumbuhan GDP, karena:

1. Perubahan ketersediaan resources
2. Peningkatan produktifitas efisiensi penggunaan resources ­

• Pengukuran GDP

Berdasarkan sirkulasi kegiatan ekonomi, GDP dapat diukur dalam 2(dua) cara, yaitu sebagai:

1. Total nilai dari aliran produk akhir
2. Total biaya atau penghasilan input yang digunakan untuk memproduksi output

Karena profit merupakan konsep residu, maka kedua cara tersebut menghasilkan total GDP yang sama.

#Produk Nasional Bruto (GNP)

Menurut Suherman Rosyidi, GNP (Gross National Product) atau PNB (Produk Nasional Bruto) didefinisikan sebagai nilai pasar untuk semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama satu tahun. Produk Nasional Bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

GNP = GDP  +  Produk Neto terhadap Luar Negeri

#Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

NNP = GNP- Penyusutan

NNP = (GNP- Penyusutan) + Subsidi

#Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

NNI = NNP- Pajak Tidak Langsung

#Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

PI = ( NNI +Transfer Payment) – (iuran Jaminan Sosial+iuran Asuransi+Laba Ditahan+Pajak Perseorangan)

#Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

DI = PI – Pajak langsung

Nah info ini sangat menarikkan? siapa tau dari info yang saya berikan memberikan manfaat buat kalian ya :D, terima kasih. -mr pace

Read More