Perekonomian Indonesia

Hallo kembali lagi dengan saya, sekarang saya ingin memberitahukan tentang perekonomian Indonesia dari masa kemerdekaan samapi dengan pemerintahan sekarang bpk Jokowi, yukk langsung aja :D

ORDE LAMA

Masa pasca kemerdekaan (1945 - 1950)

Amat buruk : inflasi tinggi krn beredarnya lebih dari satu mata uang yg tidak terkendali yaitu :

1.      De Javasche Bank,

2.      Mata uang pemerintahan hindia Belanda,

3.      mata uang pendudukan Jepang

Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang

Usaha mengatasi kesulitan ekonomi :

1.      Program Pinjaman Nasional oleh Menteri Keuangan Ir Surachman. Diplomasi beras ke India, kontak dengan perusahaan swasta Amerika, menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malayasia

2.      Konferensi Ekonomi Februari 1946 tujuannya untuk memperoleh kesepakatan bulat dalam mengatasi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan.

3.      Membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

4.      Kasimo plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan diharapkan ekonomi akan membaik dengan dukungan sector pertanian

Masa demokrasi liberal (1950 - 1957)

Disebut masa liberal karena dalam politik maupun ekonomi menggunakan prinsip liberal. Ekonomi diserahkan kepada pasar sesuai mazhab klasik yang menyatakan “laissez faire laissez

passer”. Ketika itu pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi terutama pengusaha China. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk perekonomian Negara yang baru merdeka ini.

Langkah-langkah untuk mengatasi ini :

1.      Gunting Syarifuddin yaitu memotong nilai mata uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga turun. Program banteng (Kabinet Natsir) yaitu menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya pada importer pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi. Nantinya dapat berpartisipasi untuk perekonomian nasional. Usaha ini gagal karena pengusaha pribumi bersifat konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.

2.      Nasionalisasi de javasche bank menjadi Bank Indonesia 5 Desember 1951 yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi

3.      Sistem ekonomi Ali Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo I) diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha china dan pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Hal ini gagal karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah

4.      Pembatalan sepihak Koferensi Meja Bundar (KMB) termasuk pembubaran Uni Indonesia

– Belanda, efeknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut.

Demokrasi terpimpin (1959 - 1967)

Karena dekrit presiden 5 Juli 1959 maka Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin dan segalanya diatur oleh pemerintah. Dimana menganut system persamaan dalam social, politik dan ekonomi (Mahzab sosialisme).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan :

1.      Devaluasi 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai mata uang :

Ø  Uang Rp 500 menjadi Rp 50

Ø  Uang Rp 1.000 menjadi Rp 100

Ø  Semua simpanan di Bank yang melebihi Rp 25.000 dibekukan.

2.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara tertimpin tetapi hanya menyebabkan stagnasi bagi perekonomian. Bahkan pada 1961-1962 harga barang naik 400%

3.      Devaluasi 13 Desember 1963 menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1 sehingga uang rupiah baru namun hal ini juga gagal karena inflasi semakin tinggi.

Semua hanya kegagalan karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Banyak proyek mercusuar yang dilakukan pemerintah dan juga sebagai akibat konfrontasi dengan Malaysia dan Negara-negara barat. Ekonomi terpimpin hanya membuat Indonesia berkiblat ke Timu (sosialis) dalam bidang Politik, Ekonomi, maupun bidang lainnya.

ORDE BARU

Langkah awal pemerintahan orde baru :

1.      Pengendalian inflasi karena awal 1966 tingkat inflasi mencapai 650% per tahun. Kegagalan ekonomi liberal dan terpimpin maka dilakukan system ekonomi campuran. Bagian dari teori Keynes dimana pemerintah memiliki campur tangan terbatas dalam perekonomian, tidak membiarkan pasar secara bebas karena hanya menguntungkan pengusaha nonpribumi.

2.      Penyelematan keuangan Negara, dilakukan penghematan pengeluaran Negara dengan mengurangi proyek mercusuar dan mempertegas peran pemerintah dalam system fiscal (pajak) dan moneter (kebijakan ekonomi)

3.      Pengamanan kebutuhan rakyat, hal ini dilakukan dalam 8 jalur pemerataan yang disebut pembanguna jangka panjang 25-30 tahun dan secara periodic disebut pelita (pembanguna lima tahun) :

Ø  Kebutuhan pokok

Ø  Pendidikan dan kesehatan

Ø  Pembagian pendapatan

Ø  Kesempatan kerja

Ø  Kesempatan berusaha

Ø  Partisipasi wanita dan generasi muda

Ø  Penyebaran pembangunan

Ø  Peradilan

Beberapa hasil yang didapat yaitu :

1.      1984 Indonesia swasembada beras

2.      Penurunan angka kemiskinan

3.      Perbaikan indicator kesejahteran masyarakat

4.      Penurunan angka kematian bayi

5.      Industrialisasi yang meningkat

Namun demikian juga terdapat dampak negatif dari sistem orde baru seperti :

1.      Pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2.      Perbedaan ekonomi antar daerah

3.      Perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan kelompok masyarakat semakin tajam

4.      Penumpukan utang luar negeri

5.      Pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat KKN

6.      Pembangunan hanya mengutakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan politik, pemerataan ekonomi dan sosial

7.      Pembangunan nasional sangat rapuh sehingga ketika terjadi krisis global Indonesia merasakan dampak yang signifikan berupa nila tukar rupiah melemah cepat dan kekacauan segala bidang terutama ekonomi.

MASA TRANSISI REFORMASI (ERA BJ HABIBIE)

Pada masa ini ekonomi sangat memprihatinkan terhadap pengangguran dikota dan desa, daya beli masyarakat turun, pendidikan dan kesehatan merosot, angka kemiskinan meningkat. Tetapi nilai tukar rupiah menguat dari Rp 16.000 menjadi Rp 6.000

Berikut kebijakan yang dilakukan :

1.      Kebebasan menyampaikan pendapat yang berpedoman pada UU No 9 tahun 1998

2.      Reformasi bidang hukum tanpa tebang pilih tetapi nyatanya sampai sekarang masih tajam kebawah dan tumpul keatas

3.      Dwifungsi ABRI, ketika Jendral Wiranto mengatakan bahwa reposisi ABRI akan berkutang bertahap dan focus pada pertahanan Negara

4.      Mengadakan sidang istimewa 10-13 November 1998

5.      Mengadakan pemilu tahun 1999

MASA REFORMASI (ERA K.HABDURRAHMAN WAHID)

Belum ada perbaikan pada masa ini karena ekonomi masih terpuruk dan ditambah masalah KKN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi dan mempertahankan kurs rupiah

Kondisi yang terjadi :

1.      Tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI –Polri

2.      Masalah dana non-budgeter bulog yang dipermasalahkan MPR

3.      Dektrit gusdur 22 Juli 2001 yang berisikan tentang pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal ini tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut hanya mempercepat kejatuhannya, puncaknyan siding istimewa 23 Juli 2001 menuntut diturunkannya dari jabatan

MASA REFORMASI (MEGAWATI SOEKARNO PUTRI)

Dilanjutkan zaman megawati yang mengalami masalah penting seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum

Kondisi yang terjadi :

1.      Meluruskan otonomi daerah dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka dari itu perlu pembinaan terhadap daerah-daerah.

2.      Privatisasi BUMN alias menjual BUMN dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Padahal langkah ini hanyalah kepentingan golongan tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan karena laporan keuangan penjual BUMN (INDOSAT) tidak jelas sampai sekarang

3.      Berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tetapi fungsi dan wewenangnya masih tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan sehingga kasus Korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat hitam, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang SKL (Surat Keterangan Lunas) yang isinya debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayarkan dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3)

Berikut penerima SP3 BLBI :

1.      Sjamsul Nursalim (pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia)

2.      Pengusaha The Nin King

3.      Pengusaha Bob Hasan

4.      Salim Group memiliki hutang Rp 55 Trilyun

5.      James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhi (Bank Namura Internusa hutang Rp 303 Milyar)

6.      Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 Milyar)

7.      Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 Milyar)

8.      Marimutu Sinivasan (PT. Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 Milyar)

9.      Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 Milyar)

10.  Atang Latief (Bank Bira Kewajiban Rp 155,72 Milyar)

11.  Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimart Rp 577,81 Milyar)

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan TAP MPR Nomor 6 dan 10 menjadi dasar keluarnya SP3 dari Kejaksaan bertentangan dengan sejumlah aturan hukum salah satunya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.      Audit BPK menemukan dana BLBI sebesar Rp 144,5 Milyar sudah dikucurkan ke 48 Bank Umum nasional, kerugian Negara mencapai Rp 138, 4 Milyar

2.      Audit BPKP menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 Trilyun dari 42 bank penerima BLBI yang terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

MASA REFORMASI (SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)

Zaman SBY mengurangi subsidi BBM dan pemberian BLT (bantuan langsung tunai). Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dilakukan dengan caara mengandalkan pembangunan

infrastruktur missal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengundang investor asing untuk memperbaiki iklim investasi.

Beberapa kondisi ekonomi yang terjadi :

1.      Anggaran pendidikan menjadi 20%

2.      Konversi minyak tanah ke gas

3.      Buy back saham BUMN INDOSAT

4.      Bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Milyar dolar AS

5.      Pemberian bibit unggul kepada petani agar meningkatkan hasil produksi dan penghasilan petani

6.      Hilangnya wibawa Negara karena sikap presiden yang lemah dan lembut terhadap Malaysia, Singapura dan Australia

ERA JOKOWI

1.    Hutang Negara Indonesia per Agustus 2016 mencapai 300 Milyar Dollar AS atau setara Rp 3.900 Trilyun (Kurs Rp 13.000) dan belum termasuk beban bunga yang harus dibayar. Untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, pelabuhan, bendungan dan pembangkit listrik. Langkah yang terlalu ambisius bisa membahayakan Negara dalam jangka panjang karena hutang yang lebih besar dari Pendapatan Nasional Tahun 2015 mencapai Rp 1.491,5 Trilyun.

2.   Pembangunan infratruktur yang merata, meliputi jalan tol trans sumatra, kalimantan, sulawesi dan papua, dan terutama jalan tol di jawa tengah

3         3.  Pembangunan pelabuhan-pelabuhan, agar kapal-kapal besar dapat berhenti dan dapat meningkatkan daya saing import dan export

4        4.   Membuat tol laut agar kapal-kapal dapat mengirim barang dengan mudah, dan agar harga barang setiap daerah merata.

           5.  Memberikan kartu sakti untuk para penduduk Indonesia

6         6.  Gerakan revolusi mental, agar hilangnya KKN yang mengakibat penurunan ekonomi.